Dewan Lobar Sidak Kawasan Pantai Tanjung Bias

Lombok Barat - Nelayan di Desa Senteluk kecamatan Batulayar mengeluh lantaran tidak ada lahan untuk tambat atau parkir perahu akibat dibangun lapak-lapak di sepanjang pesisir pantai Tanjung Bias. Belasan nelayan berharap disiapkan tempat tambat perahu di sekitar lokasi. Warga pun mengadukan masalah ini ke DPRD Lobar. 

Merespon ini, Dewan langsung turun sidak ke lokasi Rabu, 4 Maret 2020. Dewan berencana memanggil dan memfasilitasi para pihak terkait untuk mencari solusi atas persoalan ini. Kedatangan Dewan yang dipimpin Ketua DPRD Lobar bersama gabungan komisi, terdiri dari komisi I dan II disambut langsung oleh puluhan nelayan. Ada juga Camat Batulayar, Syahrudin, Kades dan Kadus serta Babinkamtibmas.

Sahabudin, perwakilan nelayan menyampaikan harapan selaku masyakarat nelayan supaya ada tempat parkir perahu. Lapak saat ini yang dibangun di sepanjang pantai Tanjung Bias mempersempit lokasi parkir perahu. Karena itu nelayan berharap agar lapak lebih dimundurkan lagi agar ada lokasi parkir perahu yang lebih luas.

"Harapan kami selaku masyakarat nelayan agar ada tempat parkir (tambat perahu) lebih luas, lapak jualan lebih dimajukan lagi karena laut ini kalau waktu aman (air laut tidak naik) ya aman. Tapi kalau sudah naik air laut sampai jalan,"terang dia.

Menurutnya, jika kondisi lapak seperti ini maka akan menyebabkan biang masalah ke depan. Karena nelayan pasti terkendala menambat perahu kalau tidak ada solusi sebagai tempat parkir. Ia berharap ada solusi dari pihak dewan, Pemda dan instansi terkait agar ada jalan keluar bagi nelayan.

Nelayan mendukung adanya pengembangan Tanjung Bias, karena daerah menjadi lebih maju. Hanya saja, jangan sampai keberadaan lapak justru menimbulkan masalah bagi nelayan. Karena itu, perlu dipikirkan ada solusi bersama-sama. Catatan Lobar di 2019, Penurunan Kemiskinan Melambat Akibat Kinerja OPD " Kendor".

Jumlah nelayan yang menambat perahu ada belasan orang bahkan lebih. Sementara itu, Kades Senteluk Fuad Abdul Rahman mengatakan mengenau keluhan nelayan, sudah ada jalan tengah. Pihak desa tidak pernah merugikan warga. 

"Tapi kok ada keluhan, padahal kami sudah bersurat meminta pengelola lapak untuk memajukan lapak sebagai lokasi parkir perahu. Beberapa orang sudah memajukan lapak dan memang ada beberapa yang belum,"kata dia. Pihaknya siap mencari solusi seperti apa diminta oleh nelayan. Hal ini akan dibahas bersama instansi terkait pada waktu hearing di dewan.

Sementara itu, Ketua DPRD Lobar, Hj. Nurhidayah menegaskan, pihaknya turun sidak menindaklanjuti adanya surat masuk dari nelayan yang meminta hearing. 

"Tapi kami turun langsung ke lokasi untuk mendapatkan gambaran sebenarnya masalah yang dihadapi nelayan, semua masalah ini nanti kita bahas bersama untuk mencari solusi,"tegas dia.

Nantinya akan dipanggil semua instansi terkait untuk mencari solusi bersama. Hal senada dikatakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Lobar, Tarmizi mengatakan pihaknya turun karena merespons surat laporan pengaduan dari masyarakat yang akan melakukan hearing ke Dewan. Menurutnya, dengan adanya penataan lokasi kuliner Tanjung Bias, di satu sisi sangat bermanfaat bagi kalangan masyarakat, namun di sisi yang lain sangat berdampak negatif bagi masyarakat yang membutuhkan kawasan itu sebagai tempat parkiran perahu.

" Kami dari Komisi II berupaya untuk mencoba menggali informasi di bawah, sehingga kita tahu titik permasalahannya seperti apa," katanya.

Sebagai wakil rakyat, pihaknya berkomitmen untuk mencarikan win-win solution baik dari nelayan maupun pedagang. "Nanti akan ada mediasi dari DPRD. Semua stakeholder nantinya akan di undang dari simpul nelayan, simpul pedagang maupun unsur pemerintah desa,"ujarnya.

Habiskan Anggaran Besar, Dewan Kritisi Peningkatan Keparahan Kemiskinan di Lobar Pemerintah desa lanjut dia, mempunyai payung hukum atau Perdes. Sehingga berangkat dari itu, mereka melakukan penataan lokasi yang dimaksud.

" Sebagai langkah kami untuk mendorong agar mencoba fasilitasi nelayan sehingga komunitas mereka tidak merasa tersisi dari peruntukan lahan parkirnya,"tegasnya.

Sejauh ini kata dia, terjadi miskomunikasi antara nelayan, pemerintah desa dengan pedagang. Persoalan simpang siur informasi bahwa disinyalir masyarakat nelayan mau diusir oleh pemerintah daerah. "Ternyata informasi itu semuanya tidak benar," jelasnya.(rd)