Dewan Lobar Minta Pemda Harus Fokus Tangani Daerah Pinggiran

Lombok Barat - Rata-rata lama sekolah di Lombok Barat (Lobar) masih tertinggal dibanding daerah lain, pemicunya masih tingginya angka putus sekolah. Penyumbang tertinggi angka kasus putus sekolah notabene daerah-daerah pinggiran yang jauh dari akses pelayanan pendidikan, seperti sekolah. Pemda pun diminta lebih serius lagi menangani sekolah di daerah pinggiran.

Wakil Ketua DPRD Lobar Hj. Nurul Adha menerangkan hasil pertemuannya dengan lembaga peneliti yang bekerjasama dengan Australia. Lembaga ini, ujarnya, melakukan penelitian di beberapa daerah di NTB, termasuk Lobar dalam upaya mendukung NTB Gemilang. Salah satunya melalui upaya peningkatan kecerdasan anak-anak di SD dengan membaca.

‘’Mereka melakukan pemetaan kondisi siswa SD baik itu kemampuan membaca, penyerapan dan calistung. Dipetakan juga anak-anak berkebutuhan khusus. Termasuk mereka melakukan pemetaan terdapat kemampuan guru. Mereka juga memberikan pelatihan terhadap guru bagaimana mendorong anak-anak bisa cepat bisa dan gemar membaca. Serta menangani anak-anak berkebutuhan khusus,’’ ujarnya, Jumat, 13 Maret 2020.

Dari sisi kemampuan membaca, ujarnya, kalangan anak di Lobar terbilang bagus dibandingkan daerah lain, karena sudah ada program lomba calistung. Namun yang menjadi sorotan, persoalan rata-rata lama sekolah yang perlu dikejar. Rata-rata lama sekolah di Lobar 6,11 tahun, sedangkan standarnya 7 tahun. Rata-rata kata dia sekolah di pinggiran yang masih rendah akibat putus sekolah di pendidikan dasar, yakni SD, SMP. Kebanyakan kata dia, di sekolah di bawah Kementerian Agama. Bahkan diakui di beberapa daerah akses pelayanan pendidikan terbatas seperti di Bun Beleng Desa Sekotong Timur Kecamatan Lembar, seharusnya pemda lebih serius menangani. Sebab jangan sampai menganggap kalau sekolah ini menjadi kewenangan Kemenag. Sebab baik sekolah di bawah Dikbud maupun Kemenag masuk indikator keberhasilan Pemda.

Sementara itu Plt. Kepala Dinas Dikbud Lobar Nasrun mengakui angka rata-rata lama sekolah Lobar masih tertinggal dibanding daerah lain. Berdasarkan data BPS tahun 2018 angka rata-rata lama sekolah di Lobar mencapai 6,16 tahun. Masih tertinggalnya angka rata-rata lama sekolah ini sangat berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Bahkan akibat rata-rata lama sekolah ini, IPM Lobar masih tercecer pada posisi empat di Provinsi NTB dengan angka 67,18.

Kalau masalah rata-rata lama sekolah ini tidak mampu didongkrak, maka IPM Lobar bisa- bisa turun lagi. “Intinya dalam rakor ini agar nyambung antara program pemerintah yang ada di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ataupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan program dinas dengan sekolah, terutama di angka rata-rata lama sekolah kita masih tertinggal itu, nah itu yang kita mau angkat,” tutur Nasrun.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Lobar H. Fauzan Khalid mengimbau kepada seluruh kepala sekolah untuk menggerakkan tenaga guru membantu program pemerintah dalam rangka menaikkan angka RLS dan mendorong angka IPM Lobar. “Untuk itu saya menugaskan para guru bisa memberikan pelajaran paket A, paket B dan paket C kepada para siswa, misalkan satu guru saja bisa memberikan lima saja dalam setahun, dikalikan dengan jumlah guru yang berjumlah tiga ribuan, itu hasilnya nanti akan melonjak tentunya,” imbau bupati.(rd)