Soal Wacana Pusat Putus Kontrak Tenaga Honorer, Ini Tanggapan Dewan Lobar

Giri Menang - Wacana Pusat memberlakukan pemberhentian tenaga honorer atau tenaga kontrak, di lingkungan pemerintahan terancam diputus kontrak. Kebijakan ini akan diterapkan di semua organisasi kepegawaian, termasuk tingkat daerah.

Menyikapi hal tersebut, ketua DPRD Lombok Barat Hj. Nurhidayah menilai, rencana menghapus tenaga kerja kontrak atau honorer tak bisa begitu saja diterapkan. Perlu dikaji, dan melihatkan solusi terlebih kepada tenaga pendidik atau guru.

Khusus di lingkup pemerintahan Lombok Barat lanjut Nurhidayah, jumlah tenaga honorer guru masih tergolong sedikit. Kebijakan dari Pemerintah pusat tersebut bukan soal setuju atau tidak, tapi perlu dipahami terlebih dahulu jangan sampai ada daerah, yang memang masih butuh tenaga guru kemudian semuanya diputus kontraknya.

"Apalagi, keberadaan honorer sangat membantu kinerja pemerintah, terutama dalam hal pelayanan pendidikan, agar dipertahankan," kata Politisi Gerinda ini.

Faktanya hari ini lanjutnya, kenapa tenaga honorer didominasi guru. Karena di Lombok Barat sangat butuh dengan guru, sejatinya ketika pengangkatan PNS itu kalau bisa lebih banyak mengakomodir dari guru setiap tahunnya.

"Kalau honorer diangkat PNS, sudah barang tentu dapat menjamin kualitas pendidikan serta dapat mencukupi kebutuhan guru," ucapnya.

Ini seharusnya menjadi beban dan tanggungjawab pusat, jika memang tidak dikehendaki lagi tenaga honorer, angkat saja mereka supaya tenaga pengajar tercukupi. Apa lagi menyangkut tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lobar hanya sedikit.

"Kalau saya, mendorong pusat agar tidak diputus dan kalau mau diputus angkat mereka jadi PNS," tegasnya.

Sekarang pemerintah pusat membuat aturan dengan memberhentikan tenaga honorer. Tapi diberhentikan itu harus ada solusi, kalau memang kedepannya tidak ada lagi tenaga honorer, cukup mereka ini saja yang diangkat jadi PNS.

"pengangkatan mereka bisa dibuat secara bertahap. Tahun ini berapa dan tahun besok lagi berapa," ujarnya.

Terkait informasi dari persatuan guru yang telah melakukan hearing,  meminta agar tenaga guru dipertahankan, dirinya sangat mendukung dan mengapresiasi para guru tersebut, karena ini menyangkut harapan mereka.

"Bagus itu, mereka memang harus sama-sama bersuara, Negara ini kan harus di tekan. Kalau sudah seperti itu baru ada perubahan kebijakan," pungkasnya. (Red)