Kerja Keras Selama 5 Tahun Pendamping Desa Lobar Raih Penghargaan

Matanusra.com | GIRI MENANG - Kerja keras  selama 5 tahun para pendamping Desa mulai membuahkan hasil. Pendamping desa Kabupaten Lombok Barat mendapat piagam penghargaan Pemutahiran data IDM tahun 2019. 

Penghargaan diberikan pada saat Rakor P3MD Provinsi NTB Tahap II di Hotel Lombok Raya Mataram (2/12) kemarin yyang dihadiri oleh Direktur PMD pada Kementerian Desa PDTT RI, M. Fachri, S.STP, M.Si.

Pendamping desa Kabupaten Lombok Barat mendapat piagam penghargaan Pemutahiran data IDM tahun 2019. 

“Alhamdulillah Kabupaten Lombok Barat Termasuk dari 3 Kabupaten di NTB yang Progres IDM nya tercepat. Ini adalah penghargaan bagi Tim Pendamping Desa Kabupaten Lombok Barat, baik Tenaga Ahli, Pendamping Tenis Kecamatan dan PLD. Jumlah keseluruhan Tenaga Pendamping Desa Kabupaten Lombok Barat 59 orang. “ Kata Koordinator Pendamping Kabupaten Lombok Barat yang akrab dipanggil Guru Abing.

Sementara Direktur PMD ini menyoroti Program Inovasi Desa yang digulirkan Kementerian Desa PDTT RI mulai akhir tahun 2017. Dari Program Inovasi Desa ini telah lahir banyak sekali inovasi baik dalam bidang infrastruktur, kewirausahaan maupun pengembangan sumberdaya manusia.

“Inovasi  yang telah kita hasilkan telah dicupturing oleh TV Nasional, hal ini membuktikan bahwa inovasi yang telah kita hasilkan bukanlah inovasi kaleng” ujarnya.

Direktur PMD ini juga memberikan apresiasi kepada Provinsi NTB yang pada tahun 2018 dalam Bursa Inovasi Desa telah menampilkan 450 inovasi sebagaimana dilaporkan oleh Ketua Panitia Rakor sebelumnya. Selanjutnya Direktur yang dikenal low profil  ini meminta kepada semua Kepala Desa beserta jajarannya untuk terus berinovasi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan ia berharap agar ada  kecamatan di NTB yang salah satu  desanya memiliki ciri khusus seperti Desa Ramah Anak ataupun Desa Ramah Lansia, dimana seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk anak-anak maupun lansia tersedia di desa tersebut.

Hal lain yang menjadi sorotan Direktur ini adalah Indek Desa Membangun (IDM) yang diinisiasi Kementerian Desa PDTT RI. Data IDM sudah banyak digunakan oleh Kemneterian, Lembaga maupun Pemerintah Provinsi dalam merancang program dan kegiatan. Dan semestinya data IDM menjadi acuan Pemerintah mulai dari Pusat hingga Desa dalam merencanakan pembangunan, karena data IDM terbukti valid dan update . “ Jangan sampai kita melaksanakan program dan kegiatan yang tidak ada basis datanya”, pintanya. 

Dalam Rakor yang dihadiri 95 peserta dari unsur Bappeda dan Dinas PMD Kabupaten, Tenaga Pendamping Profesional, Dinas PMPD Dukcapil Provinsi  serta Perwakilan Kepala Desa ini, Direktur PMD juga menyinggung tentang Dana Desa yang jumlahnya dari tahun ke tahun terus bertambah. 

Secara khusus Direktur yang menggawangi Dana Desa ini meminta kepada Kepala Desa agar pandai-pandai memilih kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan yang ada di desanya. Jangan sampai Dana Desa dipergunakan untuk membiayai banyak kegiatan namun hasilnya tidak maksimal. “ Lebih baik 3 atau 4 kegiatan dibiayai namun hasilnya bisa maksimal dan tuntas”, tegasnya.

Lebih jauh Direktur ini juga menyampaikan bahwa banyak berita yang didengar, dimana pengelolaan Dana Desa menjadi terhambat karena ketidak harmonisan hubungan antara Kepala Desa dengan BPD. Untuk itu Direktur meminta supaya Camat dapat segera memediasi ketika mendengar diwilayahnya ada Kepala Desa dan BPD yang hubungannya tidak harmonis. Jangan sampai ketidak harmonisan tersebut menghambat proses administrasi dan berujung pada lambannya pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pengarahan yang berlangsung hampir 2 jam tersebut, Direktur PMD juga memaparkan tentang arahan Presiden dalam Pembangunan Periode 2020 – 2024, yaitu.  Penyederhanaan Birokrasi.  Pembangunan Infrastruktur. Pengembangan Kualitas SDM.  Deregulasi Peraturan Perundangan-undangan. Transformasi Ekonomi ,  disamping menjelaskan pula tentang Arah Kebijakan Kementerian Desa PDTT maupun strategi pencapaiannya.

Sebelum itu, Ketua Panita Rakor P3MD Hendra Saputra, S.STP melaporkan bahwa Dana Desa yang dikucurkan di Provinsi NTB dari tahun ke tahun jumlahnya terus meningkat. Bila pada tahun 2015 jumlah Dana Desa yang masuk di NTB sebesar Rp. 301.575.525.748,- maka pada tahun 2019 jumlahnya meningkat menjadi Rp. 1.181.329.455.000,-. 

Dana Desa ini sedikit banyak telah berperan dalam mendongkrak status daerah tertinggal 7 kabupaten dari 8 kabupaten yang ada di NTB. Pria berkacamata ini juga menyampaikan  bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diamanatkan Permendesa sejalan dengan 8 Program Prioritas Pemprov NTB Gemilang, yaitu Sistem Kebencanaan NTB Satu Data, Industrialisasi, Desa Wisata, Revitalisasi Posyandu, Zero Waste, Beasiswa; Investasi Dan Kerjasama. “Dari Tahun ke tahun sejak 2015 sd 2019 progres perkembangan Desa Kabupaten Lombok Barat sangat cepat, sampai tahun ini tersisa dua desa tertinggal yaitu Desa GGI dan Mareje, yang semula 35 desa tertingal menjadi tersisa 2 desa saja. Tetapi kita punya Pr besar, bukan saja mendapingi permasalahan-permasalahan .

pembangunan desa tetapi mendukung program prioritas pembangunan pemrintah daerah dan provinsi misalnya penanganan stunting, pengelolaan sampah dan penuruanan kemiskinan dengan advokasi secara menyeuluh ke desa-desa.  Untuk itu kami akan menindak lanjuti arahan pak direktur, untuk menjadikan IDM sebagai salah satu acuan Pemerintah daerah kabupaten Lombok barat dan Desa dalam merencanakan pembangunan, karena data IDM terbukti valid dan update”. Demikian pungkas Koordinator Pendamping desa.(ami)

Terima Penghargaan: Guru Abing koordinator pendamping Desa di Lobar saat menerima penghargaan piagam penghargaan Pemutahiran data IDM tahun 2019.